Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR Reni Marlinawati (F-PPP) menegaskan, hingga kini Komisi X DPR belum memutuskan anggaran kurikulum sebesar Rp 2,4 triliun. Komisi X DPR juga belum memutuskan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah kecuali anggaran pada saat Rapat Kerja (Raker) pembahasan RKA-K/L.

Hal ini diungkapkannya saat pertemuan antara Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran dalam rangka mencari masukan dan pandangan terkait Kurikulum 2013, Jum’at (1/3) di Makassar.

Dia menjelaskan, anggaran kurikulum semula pemerintah mengusulkan sebesar Rp 684 miliar, lalu disepakati di dalam Raker RKA-K/L sebesar Rp 611 miliar dengan catatan Rp 500 miliar belum boleh digunakan menunggu rekomendasi Panja Kurikulum.

Tetapi sambungnya, apa yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 15 Januari 2013 tiba-tiba pemerintah mengajukan kembali anggaran kurikulum menjadi sebesar Rp 1,4 triliyun. Lalu pada RDP tanggal 19 Pebruari 2013 pemerintah kemudian mengajukan kembali anggaran perubahan kurikulum sebesar Rp 2,4 triliyun.

Oleh karena itu, hingga kini Komisi X DPR belum memutuskan atas Rencana Pelaksanaan Kurikulum baru ini yang terutama terkait dengan anggarannya. Sampai kini Komisi X DPR belum menerima detail uraian dari anggaran sebesar Rp 2,4 triliyun tersebut.

Politisi PPP ini mengatakan, Panja Kurikulum Komisi X DPR belum menerima dokumen kurikulum yang sepuluh buku itu. “Jadi kalau hari ini ada para pendidik yang sudah dilatih apalagi ada yang sudah mempunyai buku kurikulum baru saya tidak tahu darimana asalnya. Karena dokumen kurikulum yang notabene menjadi acuan untuk membuat buku teks itu hingga hari ini Komisi X DPR belum menerimanya,” ungkap Reni.

Mengenai sepuluh buku yang diminta, diantaranya buku teks untuk murid,  buku pedoman untuk guru, buku penilaian, buku kompetensi inti dan kompetensi jasa. “Pemerintah berjanji awal Maret 2013 akan diserahkan, mudah-mudahan saja tepat,” ujarnya.

Selain ke Makassar, Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR juga melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. “Minggu depan pun kami akan ke daerah-daerah lain untuk mendengarkan langsung terkait dengan kurikulum 2013 ini,” tambahnya.

Ketua Tim Syamsul Bachri (F-PG) mengakui kurikulum itu secara kontens domain pemerintah, tetapi anggaran yang menyertai untuk kurikulum tersebut adalah domain Komisi X DPR. Karena itu pihaknya harus tahu persis anggaran yang akan digunakan dan bagaimana bentuk programnya.

“Jadi masukan dari para pendidik disini sangat berguna bagi kami untuk nanti dijadikan bahan dalam pembahasan lebih lanjut di Panja Kurikulum Komisi X DPR. Mudah-mudahan kami dapat memutuskan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” terang Reni menambahkan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.